Berita Seputar Haji
Berita Seputar Haji
Pemerintah India Hentikan Subsidi Tiket Pesawat Untuk Seluruh Jama'ah Haji India
New Delhi - Karena kerap ditunggangi atau dimanfaatkan untuk sejumlah isu politik, kebijakan dana subsidi tiket pesawat untuk seluruh jemaah haji Muslim di India telah dihentikan oleh pemerintah setempat.
Pengumuman penghentian kebijakan itu disampaikan pada 17 Januari 2018. Menteri Urusan Kelompok Minoritas India, Mukhtar Abbas Naqvi berpendapat, keputusan itu diambil 'demi membantu proses pemberdayaan dan peningkatan martabat komunitas Muslim di India dan kelompok minoritas lainnya'.
Naqvi mengatakan, pemerintah India ingin tetap membantu komunitas Muslim. Namun sebisa mungkin, bantuan itu tak boleh ditunggangi atau dimanfaatkan oleh 'kelompok politik'.
"Kami ingin pemberdayaan yang dilakukan secara bermartabat," tambah Naqvi, seperti dikutip dari Al Jazeera (17/1/2018). Naqvi melanjutkan, anggaran dana subsidi itu akan dialihkan demi membentuk kebijakan perbaikan ekonomi dan kesempatan edukasi komunitas Muslim India, serta untuk memberdayakan anak perempuan dan kelompok minoritas lainnya.
Kerap Dimanfaatkan
Subsidi tiket pesawat itu merupakan bagian dari 'skema besar dana bantuan pemerintah untuk jemaah haji di India' -- kebijakan yang telah diperkenalkan sejak tahun 1954.
Skema besar itu ditujukan untuk komunitas Muslim yang berjumlah sekitar 175 juta jiwa di India. Dengan prioritas bagi yang berasal dari golongan ekonomi menengah-ke-bawah.
Namun sejak diterapkan, kebijakan itu kerap ditunggangi oleh atau dimanfaatkan untuk sejumlah isu politik, terutama yang berkaitan dengan pemilihan umum. Para politisi kerap 'memainkan' kebijakan itu untuk mempengaruhi dinamika calon pemilih dari komunitas Muslim di India.
Bahkan, ada pula yang menyebut bahwa dana itu kerap 'salah sasaran' dan justru menguntungkan pihak lain, seperti maskapai penerbangan Air India yang membawa ratusan ribu jemaah haji Negeri Bollywood ke Mekkah.
Maka, pada 2012, Mahkamah Agung India memutuskan agar pemerintah pusat mulai 'perlahan-lahan mengurangi dana haji hingga benar-benar dihapuskan pada 2022' mendatang. Keputusan penghentian dana subsidi tiket pesawat itu disambut baik oleh sejumlah komunitas Muslim di India.
"Keputusan itu adalah tuntutan yang telah lama disuarakan oleh komunitas Muslim di India," kata Navaid Hamid, Presiden All India Muslim Majlis E Mushawarat -- organisasi yang memayungi sejumlah himpunan pemeluk Muslim di India.
Hamid melanjutkan, "Kebijakan dana subsidi itu telah lama digunakan oleh sejumlah kelompok untuk mencela dan menyebar kebohongan terhadap komunitas Muslim. (Kelompok itu) menyebut bahwa kebijakan tersebut diterapkan untuk menarik hati komunitas muslim dalam pemilihan umum (di India)," tambahnya.
Sementara itu, Kamal Faruqui anggota All India Muslim Personal Law Board justru lebih menekankan bahwa komunitas Muslim ingin mengelola sendiri proses perjalanan haji.
"Kami ingin mengelola sendiri dan pemerintah seharusnya membantu kita," tambahnya.
Sementara itu, seperti dikutip dari Arab News, kelompok sekuler India turut menyambut baik keputusan tersebut. Mereka menyebut bahwa 'memang tak seharusnya pemerintah ikut campur dalam urusan prosesi atau perayaan komunitas keagamaan tertentu'.
Kendati demikian, pemerintahan India masih rutin menggelontorkan jutaan rupee untuk perayaan keagamaan bagi komunitas Hindu, seperti Kailash Mansarovar dan Kumbh Mela setiap tahunnya -- yang bisa berlangsung selama empat pekan dan menarik jutaan jemaah peziarah umat Hindu.
by : @liputan6.com
Pengumuman penghentian kebijakan itu disampaikan pada 17 Januari 2018. Menteri Urusan Kelompok Minoritas India, Mukhtar Abbas Naqvi berpendapat, keputusan itu diambil 'demi membantu proses pemberdayaan dan peningkatan martabat komunitas Muslim di India dan kelompok minoritas lainnya'.
Naqvi mengatakan, pemerintah India ingin tetap membantu komunitas Muslim. Namun sebisa mungkin, bantuan itu tak boleh ditunggangi atau dimanfaatkan oleh 'kelompok politik'.
"Kami ingin pemberdayaan yang dilakukan secara bermartabat," tambah Naqvi, seperti dikutip dari Al Jazeera (17/1/2018). Naqvi melanjutkan, anggaran dana subsidi itu akan dialihkan demi membentuk kebijakan perbaikan ekonomi dan kesempatan edukasi komunitas Muslim India, serta untuk memberdayakan anak perempuan dan kelompok minoritas lainnya.
Kerap Dimanfaatkan
Subsidi tiket pesawat itu merupakan bagian dari 'skema besar dana bantuan pemerintah untuk jemaah haji di India' -- kebijakan yang telah diperkenalkan sejak tahun 1954.
Skema besar itu ditujukan untuk komunitas Muslim yang berjumlah sekitar 175 juta jiwa di India. Dengan prioritas bagi yang berasal dari golongan ekonomi menengah-ke-bawah.
Namun sejak diterapkan, kebijakan itu kerap ditunggangi oleh atau dimanfaatkan untuk sejumlah isu politik, terutama yang berkaitan dengan pemilihan umum. Para politisi kerap 'memainkan' kebijakan itu untuk mempengaruhi dinamika calon pemilih dari komunitas Muslim di India.
Bahkan, ada pula yang menyebut bahwa dana itu kerap 'salah sasaran' dan justru menguntungkan pihak lain, seperti maskapai penerbangan Air India yang membawa ratusan ribu jemaah haji Negeri Bollywood ke Mekkah.
Maka, pada 2012, Mahkamah Agung India memutuskan agar pemerintah pusat mulai 'perlahan-lahan mengurangi dana haji hingga benar-benar dihapuskan pada 2022' mendatang. Keputusan penghentian dana subsidi tiket pesawat itu disambut baik oleh sejumlah komunitas Muslim di India.
"Keputusan itu adalah tuntutan yang telah lama disuarakan oleh komunitas Muslim di India," kata Navaid Hamid, Presiden All India Muslim Majlis E Mushawarat -- organisasi yang memayungi sejumlah himpunan pemeluk Muslim di India.
Hamid melanjutkan, "Kebijakan dana subsidi itu telah lama digunakan oleh sejumlah kelompok untuk mencela dan menyebar kebohongan terhadap komunitas Muslim. (Kelompok itu) menyebut bahwa kebijakan tersebut diterapkan untuk menarik hati komunitas muslim dalam pemilihan umum (di India)," tambahnya.
Sementara itu, Kamal Faruqui anggota All India Muslim Personal Law Board justru lebih menekankan bahwa komunitas Muslim ingin mengelola sendiri proses perjalanan haji.
"Kami ingin mengelola sendiri dan pemerintah seharusnya membantu kita," tambahnya.
Sementara itu, seperti dikutip dari Arab News, kelompok sekuler India turut menyambut baik keputusan tersebut. Mereka menyebut bahwa 'memang tak seharusnya pemerintah ikut campur dalam urusan prosesi atau perayaan komunitas keagamaan tertentu'.
Kendati demikian, pemerintahan India masih rutin menggelontorkan jutaan rupee untuk perayaan keagamaan bagi komunitas Hindu, seperti Kailash Mansarovar dan Kumbh Mela setiap tahunnya -- yang bisa berlangsung selama empat pekan dan menarik jutaan jemaah peziarah umat Hindu.
by : @liputan6.com
